Lombok Barat, NTB — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Barat menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup ambisius untuk tahun anggaran 2026. Target tahun ini dipatok sebesar Rp271 miliar, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp50 miliar dibandingkan capaian tahun 2025.
Kepala Bapenda Lombok Barat, Lalu Agha Farabi, menyatakan optimisme tinggi untuk mencapai target tersebut. Hingga per 1 April 2026, realisasi pajak daerah sudah hampir menyentuh angka 20 persen.
“Kami masih on the track. Capaian dari sektor pajak tanah, reklame, hingga pajak listrik menunjukkan tren positif. Kami optimis target ini bisa terpenuhi di akhir tahun,” ujar Lalu Agha saat ditemui di ruang kerjanya.
Terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Lalu Agha menjelaskan adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Meski Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mengalami penyesuaian (kenaikan) berdasarkan hasil survei zonasi dan kondisi tanah di lapangan, masyarakat dipastikan tidak akan merasakan kenaikan nilai bayar.
“Secara nilai emang ada kenaikan NJOP karena banyak data lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi tanah saat ini. Namun, Pemerintah Kabupaten memberikan stimulus sebesar nilai kenaikan tersebut. Jadi, masyarakat tetap membayar PBB dengan jumlah yang sama seperti tahun lalu,” jelasnya.
Penyesuaian NJOP ini dilakukan setelah Bapenda melakukan survei mendalam terkait zonasi tanah yang selama ini dianggap sudah tidak relevan dengan harga pasar dan peruntukannya.
Untuk mengejar tambahan target Rp50 miliar tersebut, Bapenda Lobar akan melakukan ekspansi ke sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal. Beberapa strategi kunci yang disiapkan antara lain:
Pajak Parkir, Menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menyasar potensi pajak parkir di lingkungan sekolah yang menyelenggarakan kantong parkir bagi siswa/staf.
Pajak Restoran (Makan-Minum), Melakukan pendataan ulang dan penagihan lebih intensif pada sektor kuliner.
Pajak Tanah & Reklame, Menertajami data objek pajak reklame dan tanah yang masih terselip.
Sektor Perhotelan, Melakukan sinkronisasi data dengan pihak kecamatan untuk menyisir pajak tanah pada bangunan Villa dan Hotel yang tersebar di wilayah wisata.
Lalu Agha menekankan bahwa kunci keberhasilan penagihan pajak tahun ini adalah pola komunikasi dan sosialisasi yang humanis kepada para pengusaha. Bapenda berkomitmen menjaga stabilitas iklim usaha di Lombok Barat.
“Strategi kita adalah komunikasi. Kita lihat kondisinya, apakah usaha mereka sedang lancar atau tersendat karena faktor eksternal. Kami akan terus bersosialisasi dan menyandingkan data berkualitas tinggi agar tidak ada objek pajak yang terlewat, namun tetap dengan cara yang tepat,” tutupnya
