MATARAM, nasionalntb – Ketua Presidium Dewan Sasak Muda Bersatu (DESAK DATU), HK. Lalu Winengan, menilai sektor pertambangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) punya potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Namun, ia menyayangkan hingga saat ini sektor tersebut belum dikelola optimal, bahkan aktivitas tambang ilegal masih marak terjadi di sejumlah wilayah.
Menurut Winengan, penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Barat, Dompu, dan Bima adalah masalah serius yang harus segera ditangani pemerintah. Ia melihat solusi dari persoalan ini adalah dengan mendukung penuh inisiatif pembentukan Koperasi Tambang Rakyat.
“Dengan adanya Koperasi Tambang Rakyat ini akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat,” ujar Winengan, Sabtu (25/8/2025).
Ia menegaskan, jika dikelola secara legal dan terlembaga melalui koperasi, aktivitas pertambangan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan ekstrem di NTB. Koperasi tambang rakyat dianggap sebagai solusi yang memberdayakan masyarakat lokal dan mewujudkan kedaulatan rakyat atas kekayaan sumber daya alam.
Winengan berharap Gubernur NTB dapat memastikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan kepada koperasi-koperasi tersebut. Menurutnya, IPR tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para penambang, tetapi juga memastikan tata kelola yang baik dan menjaga kelestarian lingkungan.
“Saya berharap Gubernur NTB dapat memastikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi penambang dan masyarakat. Dengan IPR tersebut dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dengan tata kelola yang baik,” pungkasnya.
